BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Didalam ilmu ekonomi terdapat
ilmu ekonomi micro, yakni ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana rumah tangga
dan perusahaan membuat keputusan dan bagaiman mereka berinteraksi dipasar.
Didalam kegiatan tersebut terdapat dampak negatif dan fositif yang dirasakan baik
oleh produsen maupun konsumen.
Ekonomi sektor publik atau
disebut juga dengan ekonomi masyarakat yang menyangkut masalah ekonomi
berkaitan dengan pemerintah dan antarmuka mereka dengan sektor swasta. Sehingga
pada bab ini pemakalah akan mempelajari kajian salah satu prinsip ekonomi yakni
”pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar”.
Dengan adanya prinsip diatas maka
bagaimana pemerintah melakukan suatu kebijakan agar mamperbaaiki kegagalan
pasar yang disebabkan oleh ekternalitas dan masalah lainnya.
Kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah terlebih dahulu melihat
keadaan sumber daya milik bersama, barang publik dan lainnya.
Dan salah satu kebijakan yang
ditetapkan adalah pajak yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
Rancangan sitem pajak harus sesuai dengan kemampuan masyaraka. Dengan demikian
pemakalah akan menjelaskan mengenai eksternalitas, sumber daya milik bersama
dan barang publik, dan rancangan sistem pajak.
1.2.Rumusan Masalah
A.
Apa
yang dimaksud dengan eksternalis?
B.
Apa
yang dimaksud dengan barang publik dan sumber daya milik bersama?
C.
Bagaimana
rancagan sistem pajak?
BAB II
PEMBAHASAN
A. EKTERNALITAS
1. Pengertian
Eksternalitas
adalah suatu efek samping dari suatu tidakan pihak lain, baik dampak yang
menguntungkan atau merugikan. Ekternalitas akan muncul apabila seeorang
melakukan kegiatan yang mampu mempengaruhi orang lain. Pengaruh yang bersifat
menguntungkan disebut dengan Eksternalitas
Fositif, dan pengaruh yang memberikan kerugian disebut dengan Eksternal Negatif.
Dengan
adanya eksternalitas, kepentingan pasar terhadap hasil pasar melampaui kesejahteraan
penjual dan pembeli yang berpartisipasi dipasar dan juga meliputi kesejahteraan
orang lain yang terpengaruh secara tidak langsung. Karena penjual dan pembeli
mengabaikan pengaruh eksternal dari tindakan mereka pada saat memutuskan berapa
banyak permintaan atau penawaran mereka, titik keseimbangan tidak stabil
apabila dengan adanya eksternalitas.
Dengan
demikian titik keseimbangan pasar gagal memaksimalkan manfaat secara total bagi
masyarakat secara keseluruhan. Seperti, eksternalis negatif perusahaan kertas yang
mementingkan dirinya sendiri tidak akan memperhitungkan biaya penuh polusi yang
mereka timbulkan, sehingga mereka akan menghasilkan terlalu banyak polusi jika
pemerintah tidak mencegah dan melarang mereka.[1]
2. Jenis
– jenis eksternalitas
Eksternalitas
dilihat dari dampaknya dibagi menjadi dua yaitu:
a.
Eksternalitas
positif
Eksternalitas
positif yaitu dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh
suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya konvensasi dari pihak yang di untungkan.
b.
Eksternalitas
negatif
Eksternalitas
negatif yaitu dampak yang merugikan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh
suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya konvensasi dari pihak yang
dirugikan.
Eksternalitas
itu dapat terjadi dari empat interaksi ekonomi sebagai berikut:
a.
Dampak
suatu produsen terhadap produsen lain(effects of producer on other produceres)
Suatu
kegiatan produksi di katakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain
jika kegiatan nya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran
fungsi produksi dari produksi lain.
Contoh:
perusahaan yang menghasilkan limbah kealiran sungai dan semacamnya, sehingga
ikan terganggu dan merugikan produsen lain yakni para nelayan.
b.
Dampak
produsen terhadap konsumen(effects of producer on consumeres)
Suatu
produsen di katakan mempunyai eksternal terhadap konsumen, jika aktivitas nya
merubah atau menggeser fungsi rumah tangga.
Contoh
: polusi udara suatu perusahaan yang mengakibatkan kepuasan konsumen terhadap
pemanfatan daerah-daerah rekreasi berkurang.
c.
Dampak
konsumen terhadap konsumen lain ( effects of
consumeres on consumeres)
Suatu
dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang
atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu konsumen lain.
Contoh
: asap rokok seseorang terhadapa orang yang ada disekitarnya yang tidak meroko.
d.
Dampak
konsumen terhadap produsen ( effects of consumeres on producer)
Suatu
dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu
fungsi produksi suatu produsen.
Contoh:
limbah rumah tangga yang mencemari aliran sungai sehingga merugikan para
nelayan.[2]
3. Faktor
– faktor penyebab eksternalitas
Eksternalitas timbul pada
dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi
yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan
ketidakefisienan timbul karna salah satu atau lebih dari prinsip- prinsip
alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau
sumber daya publik, ketidak sempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan
keadaan- keadaan dimana unsur hak milik atau pengusahaan sumber daya tidak
terpenuhi.
Jika faktor di atas tidak
ditangani dengan baik maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa
dihindari. Dan jika dibiarkan maka akan memberikan dampak terhadap ekonomi
dalam jangka panjang.
Faktor
– faktor diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
a.
Keberadaan
barang publik
Barang
publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan
mengurangi konsumsi lain akan barang tersebut.
Ciri
barang publik yaitu:
a)
Barang
ini merupakan konsumsi umum yang dicirikan oleh penawaran gabungan dan tidak
bersaing dalam mengkonsumsinya.
b)
Tidak
ekslusif dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya diperuntukan untuk
seseorang dan mengabaikan yang lain nya.
b.
Sumber
daya bersama
Sumber
daya milik bersama sama halnya dengan barang – barang publik , tidak
ekskludabel. Sumber daya ini terbuka untuk siapa saja yang ingin
memanfaatkannya dan Cuma-cuma. Namun tak seperti barang publik. Sumber daya
milik bersama memiliki sifat bersaing. Pemanfaatnya oleh seseorang akan
mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi,
keberadaan sumber daya milik bersama, pemerintash juga perlu mempertimbangkan
seberapa banyak pemanfaatnya yang efisien.
c.
Ketidaksempurnaan
pasar
Masalah
lingkungan bisa terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar
menukar hk-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi.
Ketidaksempurnaan pasar misalnya terjadi pada praktek pasar monopoli.
d.
Kegagalan
pemerintah
Sumber
ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja di akibatkan oleh kegagalan
pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah atau goverment failure. Kegagalan
pemerintah banyak di akibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau
kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiesi. Kelompok tertentu ini
memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik
kebijaksanaan dan lain sebagainya.
4. Eksternalitas
dan inefisiensi pasar
dapat
dilihat melalui:
1)
EKSTERNALITAS DALAM PRODUKSI
Dalam melangsungkan kegiatan
produksinya, pabrik-pabrik aluminium itu menimbulkan polusi. Untuk setiap
aluminium yang mereka produksi, sejumlah asap kotor yang mengotori atmosfer
tersembur dari tanur pabrik-pabrik tersebut. Karena asap itu membahayakan
kesehatan siapa saja yang menghirupnya, maka asap itu merupakan eksternalitas
negatif dalam produksi aluminium. Bagaimana pengaruh eksternalitas negatif ini
terhadap efisiensi hasil kerja pasar ?
Akibat adanya eksternalitas
tersebut, biaya yang harus dipikul masyrakat yang bersangkutan secara
keseluruhan dalam memproduksi aluminium lebih tinggi dari pada biaya yang
dipikul oleh produsennya. Biaya sosial (social sost) untuk setiap unit
aluminium yang diproduksikan, mencakup biaya produksi yang dipikul produsen –
biasa disebut “biaya pribadi” (private cost) – plus biaya yang harus ditanggung
oleh pihak lain yang ikut mengalami kerugian akibat polusi.
2). EKSTERNALITAS
DALAM KOMSUMSI
Konsumsi
minuman beralkohol, misalnya mengandung
eksternalitas negatif jika peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan
mabuk atau setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya.
Eksternalitas dalam konsumsi ini juga ada yang bersifat positif. Contohnya
adalah konsumsi pendidikan. Semakin banyak orang yang terdidik, masyarakat atau
pemerintahnya akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut
tenaga-tenaga cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan fungsinya
dalam melayani masyarakat.
kesimpulan umum. Yakni, keberadaan
eksternalitas negatif dalam konsumsi maupun produksi, mendorong pasar
menghasilkan output produksi dalam kualitas lebih banyak dari pada yang
diinginkan secara sosial. Sebaliknya, keberadaan eksternalitas positif dalam
konsumsi maupun produksi mendorong pasar menghasilkan output produksi dalam
kuantitas lebih sedikit dibanding yang diinginkan secara sosial. Untuk
mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu campur tangan dengan melakukan
internalisasi eksternalitas melalui pemberlakuan pajak terhadap barang-barang
yang mengandung eksternaliatas negatif, serta memberikan subsidi bagi produksi
barang-barang yang mengandung eksternalitas positif.
5. Solusi swasta terhadap eksternalitas
Sebagai pihak “pribadi” atau “swasta”. Pada dasarnya, tujuan yang
hendak dicapai oleh pemerintah maupun pihak swasta (perorangan dan kelompok),
berkenaan dengan penanggulangan eksternalitas itu sama saja, yakni untuk
mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara
sosial. [3]
a)
JENIS-JENIS SOLUSI SWASTA
Inefisiensi
pasar akibat eksternalitas tidak perlu selalu harus atau bisa diatasi dengan
penegakan atau peningkatan standar moral, atau ancaman penerapan sanksi sosial.
Coba renungkan, mengapa orang-orang secara sadar tidak mau membuang sampah
sembarangan? Peraturan resmi yang mengatur tentang sampah memang ada, namun di
banyak tempat, peraturan semacam itu tidak dijalankan secara sungguh-sungguh.
Kita tidak mau membuang sampah disembarang tempat juga bukan karena takut
dengan peraturan-peraturan semacam itu, namun karena kita mengetahui atau
menyadari bahwa tidaklah baik dan tidak patut sejak kita masih kanak-kanak,
bahwa kita boleh melakukan sesuatu moral inilah yang kemudian membatasi perilaku
dan tindakan kita, agar sedapat mungkin tidak merugikan orang lain. Dalam
bahasa ekonomi, ajaran agama itu meminta kita untuk melakukan internalisasi
eksternalitas.
Contoh lain solusi swasta, adalah derma atau amal yang seringkali
sengaja diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas.
Pasar
swasta terkadang juga mampu mengatasi masalah eksternalitas, dengan membiarkan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasinya. Motif utama mereka memang
untuk memenuhi kepentingannya sendiri, namun dalam melakukan suatu tindakan, mereka
juga sekaligus mengatasi eksternalitas
Cara
lain di pasar swasta dalam mengatasi eksternalitas adalah, penyusunan kontrak atau perjanjian di antara
pihak-pihak yang menaruh kepentingan.
b)
TEORAMA COASE
Sejauh
mana solusi swasta tersebut mampu mengatasi masalah eksternalitas ? Ada sebuah
pemikiran yang disebut teorema Coase (Coase therem) mengambil nama perumusnya,
yakni ekonom Ronald Coase-yang menyatakan bahwa solusi swasta bisa sangat
efektif seandainya memenuhi satu syarat. Syarat itu adalah pihak-pihak yang
berkepentingan dapat melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-langkah
penanggulangan masalah eksternalitas yang ada diantara mereka, tanpa
menimbulkan biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada.
Menurut teorema Coase, hanya jika syarat itu terpenuhi, maka pihak swasta itu
akan mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi
sumber daya.
Jadi,
dapat disimpulkan bahwa : Teorema Coase menyatakan bahwa pelaku-pelaku ekonomi
pribadi/swasta, dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang muncul
diantara mereka. Terlepas dari distribusi hak pada awalnya, pihak-pihak yang
berkepentingan selalu berpeluang mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua
pihak, dan merupakan pemecahan yang efisien.
c)
MENGAPA SOLUSI SWASTA TIDAK SELALU
BERHASIL
Logika
teorema Coase memang meyakinkan, namun tidak selamanya sesuai dengan kenyataan
yang ada. Dalam prakteknya, kita tahu bahwa pelaku-pelaku ekonomi
swasta/pribadi seringkali gagal memperoleh pemecahan yang efisien, atas suatu
masalah yang bersumber dari eksternalitas. Teorema Coase ternyata hanya
berlaku, jika pihak-pihak yang berkepentingan tidak dihadapkan pada kendala
untuk mencapai dan melaksanakan kesepakatan. Itu berarti, peluang kesepakatan
memang selalu terbuka, namun hal itu tidak selalu bisa diwujudkan.
Kesepakatan
untuk mengatasi persoalan eksternalitas seringkali gagal dicapai, jika
pihak-pihak yang terlibat diharuskan menanggung biaya-biaya transaksi. Yang
disebut sebagai biaya-biaya transaksi (transaction costs) adalah berbagai
bentuk biaya yang harus dibayar, ketika pihak-pihak yang berkepentingan itu
tengah menjalani negoisasi atau tawar menawar.
Kesulitan
juga muncul pada tahap pelaksanaan atas suatu kesepakatan. Perjanjian damai
antara kedua belah pihak yang berperang, seringkali gugur begitu saja dan
perang pun kembali pecah. Jadi, bukan saja bisa muncul pada tahap penyusunan
kesepakatan, namun juga pada tahap pelaksanaannya. Salah satu sebabnya adalah,
ada saja pihak yang meninginkan posisi lebih baik sekalipun kesepakatan sudah
ditetapkan.
Pencapaian
kesepakatan akan semakin sulit, jika jumlah pihak yang terlibat atau
berkepentingan lebih banyak. Ini dikarenakan koordinasi antara banyak pihak itu
biasanya memakan biaya yang cukup besar. Jika penyelesaian swasta gagal, maka
pemerintah harus turun tangan. Lagipula, pemerintahan memang merupakan suatu
institusi yang sengaja dibentuk, untuk bertindak mewakili kepentingan bersama.
Dalam contoh kasus di atas, pemerintah dapat mewakili para nelayan, mengingat
mereka sulit bertindak sendiri. Pada bagian pembahasan berikut, kita akan
menelaah bagaimana pemerintah dapat mengupayakan pemecahan atas adanya masalah
eksternalitas.
6. Kebijakan publik menghadapi
eksternalitas
Setiap kali eksternalitas muncul sehingga mengakibatkan alokasi
sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien, pemerintah dalam melakukan
salah satu dari dua pilihan tindakan yang ada. Pilihan pertama adalah
menerapkan kebijakan-kebijakan atau pendekatan komando dan kontrol
(command-and-control policies), atau menerapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan
pendekatan pasar (market-base policies). Bagi para ekonom, pilihan kedua lebih
baik, karena kebijakan berdasarkan pendekatan pasar akan mendorong para pembuat
keputusan di pasar swasta, untuk secara sukarela memilih mengatasi masalahnya
sendiri.
REGULASI
Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang
atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Sebagi contoh,
untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai, yang biaya
sosialnya jauh lebih besar dari pada keuntungan pihak-pihak yang melakukannya,
pemerintah dapat menyatakannya sebagai tindakan kriminal dan akan mengadili
serta menghukum pelakunya. Dalam kasus ini pemerintah menggunakan regulasi atau
pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas tadi.
Namun
kasus-kasus polusi umumnya tidak sesederhana itu. Tuntutan para pecinta
lingkungan untuk menghapuskan segala bentuk polusi, sesungguhnya tidak mungkin
terpenuhi, karena polusi merupakan efek sampingan tak terelakkan dari kegiatan
produksi industri. Contoh yang sederhana, semua kendaraan bermotor sesungguhnya
mengeluarkan polusi. Jika polusi ini hendak dihapus sepenuhnya, maka segala
bentuk kendaraan bermotor harus dilarang oleh pemerintah, dan hal ini tidak
mungkin dilakukan. Jadi, yang harus diupayakan bukan penghapusan polusi secara
total, melainkan pembatasan polusi hingga ambang tertentu, sehingga tidak
terlalu merusak lingkungan namun tidak juga menghalangi kegiatan produksi.
Untuk menentukan ambang aman tersebut, kita harus menghitung segala untung
ruginya secara cermat. Di Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup
(EPA, Environmental Protection Agency) adalah lembaga yang diserahi wewenang
dan tugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai regulasi yang
dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup.
Bentuk
regulasi dibidang lingkungan hidup itu sendiri bisa bermacam–macam. Adakalanya
EPA langsung menetapakan batasan polusi yang diperbolehkan untuk suatu
perusahaan. Terkadang EPA mewajibkan pemakaian teknologi atau peralalatan
tertentu untuk mengurangi polusi di pabrik-pabrik. Di semua kasus, demi
memperoleh suatu peraturan yang baik dan tepat guna, para pejabat pemerintah
harus mengetahui spesifikasi dari setiap jenis/sektor industri, dan berbagai alternatif
teknologi yang dapat diterapkan oleh industri yang bersangkutan, dalam rangka
mengurangi atau membatasi polusi. Masalahnya, informasi seperti ini sulit
didapatkan.
PAJAK PIGOVIAN DAN SUBSIDI
Selain
menerapkan regulasi, untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah juga dapat
menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar, yang
dapat memadukan insentif pribadi/swasta dengan efisiensi sosial. Sebagai
contoh, seperti telah disinggung diatas pemerintah dapat menginternalisasikan
eksternalitas dengan menggunakan pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang
menimbulkan eksternalitas negatif, dan sebaliknya memberi subsidi untuk
kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif. Pajak yang khusus
diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif lazim
disebut sebagai Pajak Pigovian (Pigovian tax), mengambil nama ekonom pertama
yang merumuskan dan menganjurkannya, yakni Arthur Pigou (1877-1959).
Para
ekonom umumnya lebih menyukai pajak Pigovian dari pada regulasi sebagai cara
untuk mengendalikan polusi, karena biaya penerapan pajak itu lebih murah bagi
masyarakat secara keseluruhan. Andaikan ada dua pabrik-pabrik baja dan pabrik
kertas-yang masing-masing membuang limbah sebanyak 500 ton per tahun ke sungai.
EPA menilai limbah itu terlalu banyak, dan berniat menguranginya. Ada dua
pilihan solusi baginya, yakni :
·
Regulasi : EPA
mewajibkan semua pabrik untuk mengurangi limbahnya hingga 300 ton per tahun.
·
Pajak Pigovian : EPA
mengenakan pajak sebesar $50.000 untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh
setiap pabrik.
Regulasi itu langsung
membatasi ambang polusi, sedangkan pajak Pigovian memberikan insentif kepada
para pemilik pabrik untuk sebanyak mungkin mengurangi polusinya. Semakin tinggi
tingkat pajaknya, akan semakin banyak penurunan polusi yang akan terjadi. Namun
EPA juga harus hati-hati, karena pajaknya terlalu tinggi, polusi akan hilang,
karena semua pabrik bangkrut atau memilih tidak beroperasi.Alasan utama para
ekonom itu memilih penerapan pajak, adalah karena cara ini lebih efektif
menurunkan polusi. Regulasi mewajibkan semua pabrik mengurangi polusinya dalam
jumlah yang sama, padahal penurunan sama rata, bukan merupakan cara termurah
menurunkan polusi. Ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk
berpolusi berbeda-beda. Besar kemungkinan salah satu pabrik (misalkan pabrik
kertas), lebih mampu (biayanya lebih murah) untuk menurunkan polusi dibanding
pabrik lain (pabrik baja). Jika keduanya dipaksa menurunkan polusi sama rata,
maka operasi pabrik baja akan terganggu. Namun melalui penerapan pajak, maka
pabrik kertas akan segera mengurangi polusinya, karena hal itu lebih murah dan
lebih mudah dilakukan dari pada membayar pajak, sedangkan pabrik baja, yang
biaya penurunan polusinya lebih mahal, akan memilih membayar pajak saja.Pada
dasarnya, pajak Pigovian secara langsung menetapkan harga atas hak berpolusi.
Sama halnya dengan kerja pasar yang mengalokasikan berbagai barang ke pembeli,
yang memberikan penilaian paling tinggi pajak Pigovian ini juga mengalokasikan
hak berpolusi kepada perusahaan atau pabrik, yang paling sulit menurunkan
polusinya atau yang dihadapkan pada biaya paling tinggi untuk menurunkan polusi
(misalkan karena biaya alat penyaring polusinya sangat mahal). Berapapun target
penurunan polusi yang diinginkan EPA akan dapat mencapainya dengan biaya
termurah melalui penerapan pajak ini.
Para ekonom juga berkeyakinan bahwa
penerapan pajak Pigovian, merupakan cara terbaik untuk menurunkan polusi.
Pendekatan komando dan kontrol tidak akan memberikan alasan atau insentif bagi
pabrik-pabrik pencipta polusi untuk berusaha mengatasi polusi semaksimal
mungkin. Seandainya saja polusinya sudah berada dibawah ambang maksimal
(misalkan 300 ton per tahun), maka perusahaan itu tidak akan membuang biaya
lebih banyak agar polusinya dapat ditekan lebih rendah lagi. Sebaliknya, pajak
akan memberikan insentif kepada pabrik-pabrik itu untuk terus mengembangkan
teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Mereka akan terus terdorong
menurunkan polusi, karena semakin sedikit polusi yang mereka ciptakan, akan
semakin sedikit pula pajak yang harus mereka bayar.
Pajak Pigovian tidaklah sama dengan
pajak-pajak lain, dimana kita mengetahui bahwa pajak pada umumnya akan
mendistorsikan insentif dan mendorong alokasi sumber daya menjauhi titik
optimum sosialnya. Pajak umumnya juga menimbulkan beban baku berupa penurunan
kesejahteraan ekonomis (turunnya surplus produsen dan surplus konsumen), yang
nilainya lebih besar dari pada pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak
tersebut. Pajak Pigovian tidak seperti itu karena pajak ini memang khusus
diterapkan untuk mengatasi masalah eksternalitas. Akibat adanya eksternalitas,
masyarakat harus memperhitungkan kesejahteraan pihak lain. Pajak Pigovian
diterapkan untuk mengoreksi insentif ditengah adanya eksternalitas, sehingga
tidak seperti pajak-pajak lainnya, pajak Pigovian itu justru mendorong alokasi
sumber daya mendekati titik optimum sosial. Jadi, selain memberi pendapatan
tambahan pada pemerintah, pajak Pigovian ini juga meningkatkan efisiensi
ekonomi.
B.
BARANG
PUBLIK DAN SUMBER DAYA MILIK BERSAMA
1. Pengertian
Barang
atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang
memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai
kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.
2. Macam-macam
Barang
Ketika berpikir tentang
macam-macam barang dalam perekonomian, kita dapat mengelompokkan mereka menurut
dua ciri berikut:
a.
Apakah barangnya bersifat
ekskludabel (ekxcludable)? Dapatkah masyarakat diminta untuk tidak
memakai atau memanfaatkan barang ini?
b.
Apakah barangnya bersifat persaingan
(rival)? Apakah jika seseorang memakai barang ini, maka peluang orang lain
untuk memakainya berkurang?
Berdasarkan
kedua ciri tersebut membagi semua barang menjadi empat kategori sebagai
berikut:
1.
Barang swasta (private goods) adalah barang-barang yang
ekskludabel dan rival. es cendol sebagai contoh. Es cendol jelas bersifat
ekskludabel karena kita bisa mencegah orang lain dari mengkonsumsinya. Es
cendol juga bersifat rival karena, jika hanya ada satu es cendol, dan ada
seseorang yang mengkonsumsinya maka orang lain tidak bisa mengkonsumsinya.
Sebagian besar barang yang ada di pasar adalah barang pribadi. Saat kita
menganalisis penawaran dan permintaan kita mengasumsikan bahwa semua barang
bersifat ekskludabel dan rival.
2.
Barang publik (public goods) adalah barang-barang yang tidak ekskludabel
dan juga tidak rival. Artinya siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan
barang ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang
orang lain melakukan hal yang sama. Contoh barang publik adalah pertahanan
suatu negara aman karena mampu melawan setiap serangan dari negara lain, maka
siapa saja di negara itu tidak bisa dicegah untuk menikmati rasa aman, peluang
bagi orang lain untuk turut menikmati keamanan sama sekali tidak berkurang.
3. Sumber
daya milik bersama (common resources)adalah barang-barang yang tidak
ekskludabel, namun rival. Contohnya adalah ikan laut. Tidak ada seseorang yang
melarang menangkap ikan laut, atau meminta bayaran kepada nelayan atas
ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun ada saat seseorang melakukannya, maka
jumlah ikan di laut berkurang, sehingga kesempatan orang lain melakukan hal
yang sama menjadi berkurang.
4. Adapula
barang ekskludabel yang, namun tidak memiliki rival. Barang seperti ini muncul
dalam situasi monopoli ilmiah. Jasa pemadam kebakaran suatu kota kecil adalah
contohnya. Sangatlah mudah mencegah seseorang menikmati jasa ini. Petugas
kebakaran dapat membiarkan sebuah rumah terbakar begitu saja. Namun jasa
perlindungan kebakaran ini tidaklah bersifat rival, karena kebakaran rumah
tidak terjadi setiap saat, dan setiap rumah memperoleh perlindungan yang sama.
Petugas pemadam kebakaran lebih sering menunggu daripada beraksi memadamkan
kebakaran, sehingga melindungi sebuah rumah tambahan tidak akan mengurangi
kualitas perlindungan mereka pada rumah-rumah lain.Dengan kata lain, begitu
pemerintah kota membuat anggaran untuk jasa pemadam kebakaran, maka tambahan
untuk melindungi tambahan satu rumah baru sangatlah kecil
Jika
ada seseorang yang mengupayakan sendiri suatu barang publik misalkan tanda
peringatan bahaya angin ribut, maka semua orang akan menikmati seluruh
manfaatnya, namun mereka tidak perlu membayar untuk hal itu. Demikian pula,
pada saat seseorang menikmati suatu sumberdaya milik bersama misalnya
ikan dilaut, maka kesejahteraan orang lain berkurang karena peluang
mereka menangkap ikan di laut menurun, tetapi tidak akan ada yang akan memberi
kompensasi atas kerugian mereka. Akibat dari dampak-dampak eksternal inilah,
keputusan-keputusan pribadi untuk konsumsi dan produksi dapat menjadi alokasi
sumber-sumber daya yang tidak efisien. Intervensi dari pemerintah dapat
membantu meningkatkan kesejahteraan semua pihak.
Rival
Ya
Tidak
Ya
Ekskludabel
Tidak
|
Barang swasta
·
Es cendol
·
Pakaian
·
Jalan tol yang macet
|
Monopoli alamiah
·
Pemadaman kebakaran
·
Tv kabel
·
Jalan tol yang kososng
|
Sumberdaya milik bersama
·
Ikan di laut
·
Lingkungan
·
Jalan biasa yang macet
|
Barang publik
·
Tanda bahaya ngin ribut
·
Pertahanan nasional
·
Jalan raya lancar
|
3. Barang publik yang penting
Pertahanan
Nasional. Kemampuan suatu negara menghalau
setiap serangan dari luar merupakan contoh klasik. Jika suatu negara berhasil
dipertahankan, tidak ada seorangpun yang bisa dicegah untuk menikmati
manfaatnya. Terlebih lagi, ketika seseorang menikmati manfaatnya, manfaat yang
dirasakan oleh orang lain tidak akan berkurang. Oleh sebab itu, pertahanan
nasional tidak bersifat ekskludabel maupun rival.
Pertahanan
nasional juga menjadi salah satu barang publik yang paling mahal. Pada tahun
2002, pemerintah federal AS secara keseluruhan membelanjakan $ 348 milyar untuk
pertahanan nasional atau rata-rata sekitar $ 1.200 untuk setiap warga AS.
Masyarakat senantiasa berpendapat bahwa biaya ini terlalu besar, atau malah
terlalu kecil. Tetapi tidak ada yang membantah bahwa pemerintah memang perlu
mengeluarkan sejumlah uang untuk kepentingan pertahanan nasional. Bahkan, para
ekonom yang selalu mendukung pemerintah yang kecil juga setuju bahwa pertahanan
nasional adalah barang publik yang harus disediakan pemerintah.
Riset
dasar penciptaan Pengetahuan
adalah barang publik. Jika seorang matematikawan menemukan sebuah teorima baru,
maka teorima tersebut akan masuk kedalam ilmu pengetahuan yang boleh
dimanfaatkan siapa saja secara gratis. Karena pengetahuan adalah barang publik,
maka perusahaan-perusahaan swasta yang mencari keuntungan cenderung untuk
menumpang gratis pada pengetahuan yang ditemukan oleh pihak lain, dan hasilnya,
perusahan-perusahaan ini mengalokasikan sumber-sumber daya yang terlalu sedikit
untuk menciptakan pengetahuan baru.
4. Sumber daya milik bersama yang
penting
Terdapat beberapa contoh dari
beberapa sumberdaya milik bersama. Pemerintah sering membuat peraturan yang
mengatur penggunaannya, atau memberlakukan biaya untuk mengatasi masalah untuk
pemakaian yang berlebihan.
Air dan Udara Bersih.
Seperti yang telah dibahas, pasar tidak mampu melindungi lingkungan hidup
dengan baik. Polusi merupakan eksternalitas negatif yang dapat diatasi oleh
pemerintah dengan regulasi atau pemberlakuan pajak atas kegiatan-kegiatan yang menghasilkan
polusi. Kita dapat melihat bentuk kegagalan pasar ini sebagai sebuah masalah
sumber daya milik bersama seperti halnya lahan pengembangan terbuka, dan polusi
yang terlalu besar sama saja dengan pemakaian lahan umum yang berlebihan.
Jatuhnya kualitas lingkungan adalah tragedi lahan bersama versi modern
Jalan yang padat.
Jalan yang bisa merupakan barang publik atau sumber daya milik bersama. Jika
jalan raya tidak padat, maka pemanfaatannya oleh seseorang tidak akan
mempengaruhi orang lain. Pada kasus ini, jalan raya bukan barang rival, dan
karenaya jalan raya dalam keadaan padat, jalan raya menjadi semakin padat,
jalan raya menjadi semakin padat, dan orang-orang lain harus mengendarai
kendaraan yang lebih lambat. Pada kasus ini, jalanraya adalah sumber daya milik
bersama.
Salah satu cara pemerintah mengatasi
maslah kemacetan lalu lintasadalah memberlakukan ongkos tol. Artinya, untuk
masuk ke jalan itu, setiap pengendara mobil harus bayar. Pada dasarnya, ongkos
tol ini sama seperti pajak atas eksternalitas dari kemacetan lalu lintas.
Tetapi pada prakteknya, pengenaan ongkos tol bukan merupakan solusi yang
praktis, karena biaya untuk menarik ongkos tol sendiri terlalu tinggi.
Biasanya kemacetan hanya terjadi
pada jam-jam tertentusetiap hari. Jika suatu jembatan dipadati kendaraan
bermotor hanya pada jam-jam sibuk, misalnya, maka eksternal negatif berupa
kemacetan pada jam-jam itu lebih besar daripada jam-jam lain. Karena itu, cara
efisien untuk mengatasi masalah eksternalitas adalah membuat harga karcis tol
lebih tinggi pada jam-jam sibuk. Ongkos tol ini akan memberi insentif bagi para
pengendara untuk mengubah jadwalnya, mengurangi kemacetan di jalan itu pada
jam-jam sibuknya.
Ikan,
paus, dan hewan liar lainnya. Banyak spesies hewan yang merupakan
sumber daya milik bersama. Ikan dan paus, misalnya bernilai komersial, dan
siapun dapat mengurangi lautan untuk menangkap segala jenis ikan dan paus yang
tersedia. Masing-masing orang memiliki sedikit keinginan untuk mempertahankan
spesies tersebut untuk tahun mendatang. Sama halnya dengan pengembalaan domba
secara berlebihan, penangkapan ikan dan paus yang berlebihan dapat merusak
populasi laut yang bernilai komersial.
C. RANCANGAN SISTEM PAJAK
Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan
dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Dan tujuan sistem pajak
adalah mengumpulkan pendapatan untuk pemerintah. Namun ada banyak cara untuk
mengumpulkan uang. Dalam merancang sitem pajak, penentu kebijakan memiliki dua
target, yaitu efisiensi dan pemerataan.
1.
Pajak dan efisiensi
Suatu sistem dianggap
lebih efisien dari pada pajak lainnya jika sitem pajak tersebut
mengumpulkan jumlah pendapatan yang sama
pada biaya lebih kecil bagi pihak pembayar pajak.
Transfer uang dari
pembayar pajak kepada pemerintah adalah fitur yang tidak dapat dielakan yang
ada dalam sistem pajak mana pun. Namun pajak juga membebankan biaya lainnya,
yang berusaha untuk dihindari atau setidaknya diminimalkan oleh kebijakan pajak
yang dirancang dengan baik, yaitu:
a.
Kerugian beban baku yang
terjadi ketika pajak mengubah keputusan yang dibuat oleh rakyat. Kerugian beban
baku dari pajak adalah pengurangan kesejahteraan ekonomi pihak pemayar pajakdalam
kelebihan jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kerugian beban
baku adalah keidaefisienan yang diciptakan oleh pajak ketika orang-orang
mengalokasikan sumberdaya berdasarkan pada intensif pajak dan bukan pada biaya
dan kebaikan yang sebenarnya dari barang atau jasa yang mereka jual dan beli.
b.
Beban administrasi yang
ditanggung oleh pihak pembayar pajak ketika mereka mematuhi undang-undang
pajak. Beban administrasi yang ada dalam sistem pajak dapat dikurangi dengan
menyederhanakan undang-undang pajak.
Sistem pajak yang efisien adalah sistem pajak
yang membebankan kerugian beban baku yang kecil dan beban administrasi yang
kecil.
2.
Pajak dan pemerataan
Pemerataan sistem pajak
berkenaan dengan bagaimanakah beban pajak seharusnya dibagikan kepada penduduk?
Dan bagaimana penilaian apakah sisem pajak sudah adil? Para ekonom dan filusuf
politik telah mengajukan dua prinsip utama untuk mengatur sistem pajak, yaitu:
a.
Prinsip manfaat (benefits
principle)
Yang menyatakan bahwa
individu harus dibebani pajak dengan proporsi untuk keuntungan yang mereka
dapatkan dari program-program pemerintah. Sama seperti orang membayar dolar
secara pribadi dalam proporsi untuk konsumsi mereka atas roti pribadi, pajak
seseorang harus sesuai dengan pemakaian mereka atas barang-barang kolektif
seperti jalan-jalan atau tanaman-tanaman umum.
b.
Prinsip kemampuan untuk
membayar (ability-to-pay-principle)
Yang menyatakan bahwa
jumlah pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus berkaitan dengan
pendapatan atau kesehtan mereka, semakin tinggi pendapatan atau kesehatan
mereka maka semakin tinggi pula pajaknya.
Biasannya sistem pajak yang di atur dengan prinsip-prinsip kemampuan
untuk membayar juga bersifat redistributif, yang berarti bahwa mereka
mendapatkan dana dari orang-orang dengan pendapatan yang lebih tinggi untuk
meningkatkan pendapatan dan konsumsi kelompok-kelompok yang lebih miskin.[4]
Prinsip
kemampuan untuk membayar mengarahkan pada dua gagasan pemerataan yaitu:
1.
Pemerataan vertikal (vertical equity)
Menyatakan bahwa
pembayar pajak yang memilki kesaggupan yang lebih besar untuk membayar pajak
harus membayar dengan jumlah yang lebih besar.
2.
Pemerataan horizontal (horyzontal equity)
Menyatakan bahwa
pembayar pajak yang kesanggupannya sama untuk membayar pajak harus membayarnya
dalam jumlah yang sama.
Macam-macam
sistem pajak yaitu:
a. Pajak proporsional (proportional
tax)
Yaitu sistem pajak
dimana pembayaran pajak yang pendapatannya tinggi dan rendah membayar pajak
yang pendapatannya tinggi an rendah membayar dengan bagian yang sama dari
prndapatannya untuk pajak.
b.
Pajak regresif (regressive tax)
Sistem pajak yang dimana
pembayaran pajak yang pendpatannya tinggi membayar bagian yang lebih kecildari
pendapatannya untuk pajak dari pada pembayar pajak yang pendpatannya lebih
rendah.
c.
Pajak progresif (progresive tac)
Sistem pajak dimana
membayar oajak yang pendapatannya tinggi membayar bagian yang lebih besar dari
pendapatannya untuk pajak dari pada pembayar pajak yang pendapatannya lebih
rendah.
Didalam efisiensi dan pemerataan pajak penghasilan, para ahli
ekonomi membagi dua tarif pajak yaitu:
a.
Tarif pajak marginal (marginal tax rate)
Adalah pajak tambahan
atau ekstra yang dibayarkan untuk setiap tambahan pendapatan.
b.
Tarif pajak rata-rata (
average tax rate)
Adalah total pajak yang
dibayarkan dibagi dengan pendapatan total.
Pembagian beban pajak dan pemerataan
pajak
Pembagian beban pajak yaitu
penelitian tentang siapa yang menanggung beban pajak dan hal ini merupakan hal
penting dalam mengevalusai pemerataan pajak. Orang yang menanggung beban pajak
tidak selalu, orang yang memperoleh tagihan pajak dari pemerintah. Karena pajak
merubah permintaan dan penawaran pajak pun merubah harga keseimbangan.
Akibatnya pajak mempengaruhi orang-orang selain mereka yang berdasarkan statuta
benar-benar membayar pajak. Ketika mengevaluasi pemerataan vertikal dan
horizontal pajak apapun, penting bagi kita untuk mempertimbangkan dampak-dampak
tidak langsung ini.
BAB
III
KESIMPULAN
A.
Eksternalitas adalah dampak-dampak
tidak terkonpensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain
yang tidak terlibat.
Dari
segi dampaknya ada dua yakni fosititif dan negatif
Dari
segi transaksinya ada empat yakni
1.
Dampak produsen terhadap produsen
2.
Dampak produsen terhadap konsumen
3.
Dampak konsumen terhadap konsumen
4.
Dampak konsumen terhadap produsen
B.
Barang publik adalah barang-barang
yang tidak bersifat ekskludabel dan rival
Sumber
daya milik bersama adalah barang rival namun tidak ekskludabel
C.
Rancanagan sistem pajak memiliki dua
target yaitu pemerataan dan efisien, untuk mencapai hal tersebut dilakukan
dengan dua prinsip yaitu:
1.
Prinsip manfaat
2.
Prinsip kemampuan untuk membayar.
DAFTAR
PUSTAKA
N. Gregory Mankiw, Euston Quah,
dan Peter Wilson. 2012. Pengantar Ekonomi
Mikro. Jakarta: Salemba Empat
Paul A. Samuelson. William D.
Nordhaus. 2003. Ilmu Mikro Ekonomi. Jakarta:
media global edukasi
Wikipedia/eksternalitas:geogle.com
[1] N. Gregory Mankiw, Euston Quah,
dan Peter Wilson. 2012. Pengantar Ekonomi
Mikro. Jakarta: Salemba Empat. Hal 204
[2]Wikipedia/eksternalitas:geogle.com
[3] N. Gregory,dkk. Op. Cit. Hal 210
[4] Paul A. Samuelson. William D.
Nordhaus. 2003. Ilmu Mikro Ekonomi. Jakarta:
media global edukasi. Hal 392.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar